Apakah Tanda Tangan Elektronik Sah Secara Hukum?

Updated: Feb 23



Tanda tangan elektronik memang sudah banyak digunakan saat ini. Tapi, bagaimanakah kedudukannya di mata hukum? Apakah tanda tangan digital sah? Berikut jawabannya.


Kini, penggunaan tanda tangan elektronik bukanlah hal yang asing lagi. Sudah mulai banyak perusahaan maupun perorangan yang menggunakan tanda tangan elektronik untuk menandatangani sejumlah dokumen.


Tanda tangan elektronik memang terbilang efisien dan praktis. Pertama, dari segi waktu, penggunaan tanda tangan elektronik membuat pekerjaan Anda selesai lebih cepat. Anda tidak perlu lagi mencetak dokumen, menandatanganinya, lalu mengirim dokumen tersebut ke pihak lain.


Kedua, tanda tangan elektronik juga bisa mengurangi biaya perusahaan. Jika menggunakan tanda tangan fisik, Anda harus mengeluarkan biaya untuk mencetak dokumen, membeli tinta dan alat tulis, serta membayar jasa ekspedisi pengiriman. Namun, dengan menggunakan tanda tangan elektronik, Anda hanya perlu bermodalkan akses internet dan perangkat elektronik untuk mengirim dokumen yang telah ditandatangani.


Tak hanya itu, dengan maraknya kasus kejahatan di dunia maya, tanda tangan elektronik sebenarnya dibuat dengan tujuan untuk mengurangi ancaman tersebut. Tapi, permasalahannya adalah apakah tanda tangan elektronik memiliki nilai hukum yang sama layaknya tanda tangan fisik? Lalu seperti adakah peraturan yang membahas legalitas tanda tangan digital?


Peraturan Tanda Tangan Elektronik


Masih banyak orang yang memilih menggunakan tanda tangan fisik dibanding elektronik. Masalah keamanan dan kepercayaan tentu saja menjadi penyebab utamanya.


Jika Anda masih maju-mundur dalam menggunakan tanda tangan elektronik karena memikirkan keabsahannya, maka Anda tidak perlu cemas.


Penggunaan tanda tangan elektronik sendiri sebenarnya sudah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam peraturan tersebut, ditulis sejumlah syarat sah tanda tangan digital.


Syarat sah sebuah tanda tangan elektronik yang diatur dalam UU tersebut antara lain:

  • Data pembuatan tanda tangan elektronik hanya diketahui oleh pemilik tanda tangan.

  • Hanya pemilik tanda tangan yang berhak menggunakan tanda tangan elektronik tersebut.

  • Semua perubahan yang terjadi setelah pembuatan tanda tangan elektronik bisa diketahui.

  • Semua perubahan terhadap informasi elektronik yang berhubungan dengan tanda tangan elektronik juga bisa diketahui.

  • Memiliki suatu cara untuk mengetahui pemilik tanda tangan elektronik.

  • Memiliki suatu cara untuk mengetahui bahwa pemilik tanda tangan elektronik telah menyetujui informasi elektronik terkait.

Selain peraturan tersebut, ketentuan mengenai tanda tangan elektronik juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.


UU No. 11 Tahun 2008 dan PP No. 82 Tahun 2012 ini mengakui legalitas tanda tangan digital, bahkan sejak lebih dari 10 tahun lalu. Selain itu, kedua peraturan ini juga menjelaskan syarat agar tanda tangan elektronik dianggap sah secara hukum.


Dengan bermunculannya platform digital baru di bidang fintech, OJK pun kemudian mengeluarkan POJK No.77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Yang Berbasis Teknologi Informasi.

Pada pasal 41 ayat (1), tertulis bahwa perjanjian yang dimaksud pasal 18 POJK dapat dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan elektronik.


Tak hanya itu, OJK pun turut mengeluarkan Surat Edaran OJK No.18/SEOJK.02/2017 mengenai Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.


Jadi tunggu apalagi? Yuk, kita mulai pakai tanda tangan elektronik.




Baca juga: Seperti Apa Tanda Tangan Digital yang Aman Digunakan?