Bagaimana Kekuatan Hukum Pada Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi?



Tanda tangan elektronik saat ini telah banyak digunakan oleh perusahaan, instansi, hingga individu untuk penandatanganan dokumen resmi yang bersifat penting. Dokumen-dokumen tersebut tidak jarang merupakan dokumen berkekuatan hukum yang menjamin perjanjian atau kesepakatan dapat dipertanggungjawabkan.


Pada artikel ini akan dibahas tentang bagaimana sebenarnya kekuatan tanda tangan elektronik di mata hukum dan bagaimana prinsip nirsangkal dapat menjamin tanda tangan elektronik sebagai tanda tangan yang otentik.


Sekilas tentang Prinsip Nirsangkal pada Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi


Tanda tangan elektronik tersertifikasi lembaga resmi negara, harus memenuhi prinsip non-repudiasi atau nirsangkal agar memiliki kekuatan hukum. Artinya jika terjadi sengketa, tanda tangan tidak dapat disangkal karena alasan seperti tanda tangan tidak dikenali atau penandatangan tidak mengakui tanda tangan.


Keberadaan prinsip nirsangkal umumnya digunakan untuk penandatanganan dokumen berharga. Misalnya saja seperti surat kontrak, perjanjian beberapa pihak, dan sebagainya yang sifatnya mengikat pihak yang memberikan tanda tangan tersebut.


Dalam penandatanganan dokumen tersebut biasanya membutuhkan saksi untuk menguatkan perjanjian yang tertera pada dokumen. Kemudian, seiring dengan kebutuhan dan inovasi teknologi, tanda tangan elektronik hadir untuk memutakhirkan tanda tangan agar memiliki fungsi yang sama namun dengan kemudahan yang lebih baik.


Caranya adalah menjamin bahwa penandatangan adalah orang yang benar dan bukan pihak lain yang membuat kesepakatan. Pembuktian ini kemudian dijamin dengan terbitnya sertifikat elektronik usai proses verifikasi identitas dan otentikasi tanda tangan elektronik. Berkat proses ini tanda tangan elektronik memenuhi prinsip non-repudiasi yang berkekuatan hukum.


Nirsangkal Sebagai Properti Esensial Tanda Tangan


Menyambung dari penjelasan di atas, maka terlihat bahwa prinsip nirsangkal merupakan sebuah properti dari sebuah tanda tangan. Baik itu tanda tangan konvensional maupun tanda tangan elektronik. Ketika Anda melakukan penandatanganan, maka di situ kekuatan hukumnya berlaku. Berikut adalah beberapa metode untuk memperkuat properti tanda tangan nirsangkal di antaranya:

  • Ahli tulisan tangan dapat menganalisis tanda tangan untuk mengidentifikasi keasliannya dengan pemilik sebenarnya.


  • Penerapan prinsip nirsangkal juga digunakan oleh ahli hukum maupun notaris untuk validasi pemilik tanda tangan dengan mengecek dokumen resmi seperti kartu identitas, paspor, akta kelahiran, dan sebagainya.


  • Tanda tangan elektronik juga memiliki properti nirsangkal dalam penandatanganan dokumen dengan cara verifikasi identitas, password, dan pembuktian identitas lainnya. Dimana hal tersebut hanya dimiliki oleh pihak-pihak yang memiliki akses saja.


Prinsip Nirsangkal Tanda Tangan Elektronik


Penerapan prinsip nirsangkal pada tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi tentu tidak dapat dijalankan begitu saja tanpa pedoman yang mengikat. Oleh karena itulah, terdapat sebuah kaidah yang perlu dipahami dan juga disepakati bersama pihak penandatangan. Baik itu secara organisasi maupun yang melibatkan antar individu.


Ada beberapa proses tanda tangan elektronik berkaitan dengan aspek nirsangkal yang dilakukan pihak Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE). Berikut diantaranya:

  • Pihak yang terlibat dalam penandatanganan haruslah memiliki identitas yang jelas dan dicantumkan, tujuannya untuk menghindari adanya kesalahpahaman di kemudian hari.


  • Otentikasi dari pihak yang terlibat penandatanganan perlu ditelusuri pula kebenaran maupun keabsahannya.


  • Harus ada bukti nyata dari pihak-pihak penandatangan. Untuk tanda tangan elektronik bukti adalah berupa kode enkripsi yang dimiliki pihak penandatangan dengan izin akses tertentu. Hasilnya adalah berupa sertifikat elektronik yang bisa menjadi pembuktian di persidangan.


Teknik Nirsangkal Tanda Tangan Elektronik

Bila prinsip nirsangkal belgium penting bagi tanda tangan elektronik, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana penerapan dan teknik nirsangkal pada tanda tangan elektronik? Mengenai teknik nirsangkal ini, penjelasan ringkasnya adalah sebagai berikut:


  • Pertama ialah melalui pelacakan identitas baik menggunakan email, nama user, atau identitas akses lainnya. Dalam teknik ini, biasanya penyedia layanan tanda tangan elektronik memiliki metode yang sudah dirancang khusus. Dengan begitu, lebih meyakinkan pihak pengirim tidak bisa menyangkal pengiriman pesan tertentu. Begitu juga pihak penerima tidak dapat melakukan penyangkalan telah menerima pesan.

  • Kedua, teknik fungsi hash dalam kriptografi. Penerapan teknik yang kedua ini biasa digunakan untuk menetapkan integritas dokumen pada tanda tangan elektronik. Pada tahapan ini, fungsi hash akan sangat kuat dan kata kunci enkripsinya tidak terlibat. Ini dilakukan untuk menghindari ‘tabrakan’ saat pengiriman.

  • Teknik yang ketiga merupakan yang paling canggih bila dibandingkan dua sebelumnya yakni menggunakan HMAC. Dengan metode ini, otentikasi maupun integrasi data hashing dokumen maupun transmisinya menggunakan sebuah kunci enkripsi bersama. Walau begitu, teknik ini cukup jarang digunakan.


Dasar Hukum Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik Sebagai Bukti di Pengadilan

Tanda tangan elektronik dalam penerapannya memang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Di berbagai negara, terdapat aturan tersendiri yang mengatur tata cara penggunaan tanda tangan elektronik. Termasuk penyelesaiannya di mata hukum dan di pengadilan sebagai sebuah bukti otentik.


Di Indonesia sendiri, sudah ada peraturan yang menjelaskan legalitas dan keabsahan tanda tangan elektronik di mata hukum maupun pengadilan. Beberapa aturan tersebut yang menjadi dasar antara lain sebagai berikut:


  • Undang-Undang Nomor No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 11

Undang-undang ini seakan menjadi landasan hukum paling banyak digunakan merujuk pada transaksi elektronik di tanah air. Keberadaan mengenai keabsahan tanda tangan elektronik pada undang-undang ini diatur pada Pasal 11 Ayat 1. Dimana tanda tangan elektronik dapat dikatakan sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:


  1. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;

  2. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penandatangan;

  3. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatangan dapat diketahui;

  4. Segala perubahan terhadap informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatangan dapat diketahui;

  5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya;

  6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik terkait.

Dalam hal teknis di pengadilan, dalam hal ini hakim dapat merujuk pada pasal 11 ini untuk pembuktian keabsahan ketika diperlukan sebuah bukti otentik pada sebuah kasus hukum tertentu. Mengenai prosedurnya, dijelaskan pada poin selanjutnya.

Apabila ada sebuah kasus yang tidak tertuang dalam aturan, maka hakim pun harus memproses perkara tersebut. Dengan catatan, hakim haruslah melakukan judicial activism. Yakni dengan merujuk pada berbagai macam referensi-referensi yang ada, membandingkannya serta dengan merujuk pada pendapat-pendapat ahli hukum yang ahli di bidangnya. Dengan begitu, akan muncul suatu solusi dan tidak hanya sekadar berpatokan pada peraturan maupun regulasi yang digunakan selama ini saja.


  • Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1

Undang-undang ini berisi tentang perubahan undang-undang tahun 2008 yang mengatur transaksi elektronik, sertifikat elektronik dan penyelenggara sertifikat elektronik dengan lebih rinci dan detil. Undang-undang ini menjadi dasar hukum dari penerapan tanda tangan elektronik di Indonesia saat ini.

Selain peraturan di atas, juga ada peraturan lainnya yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat 5-12. Dalam peraturan ini, disebutkan definisi tanda tangan elektronik sebagai bukti verifikasi dan juga autentikasi.

Kemudian, dalam praktiknya haruslah memenuhi prinsip perlindungan konsumen yang terdiri dari pihak yang saling berhubungan yakni Certification Authority (CA) dan juga Subscriber.


Certification Authority (CA) adalah lembaga yang mengeluarkan sertifikat digital yang resmi. Baik itu sertifikat yang terdiri dari instansi, perusahaan, hingga perorangan. Untuk mendapatkannya tentu harus melewati proses verifikasi terlebih dahulu. CA inilah yang bertanggungjawab mengenai penyimpanan informasi dan dibekali dengan Certification Practice Statement (CPS).


Sementara, untuk subscriber yakni sebutan bagi pengguna yang menggunakan layanan tanda tangan elektronik. Di sini, subscriber berhak untuk mendapatkan perlindungan dalam ranah identitas maupun privasi mereka. Dengan begitu, CA wajib menjamin hak dari subscriber tanpa terkecuali. Dimana hak itu meliputi antara lain:


  1. Aksesibilitas, yakni kemudahan dan kenyamanan dalam pengoperasian tanda tangan elektronik. Termasuk dalam akses informasi dan jaminan keamanan tinggi.

  2. Properti, yaitu perlindungan dari tindakan yang merugikan subscriber seperti pencurian data, fraud, dan sebagainya.

  3. Akurasi atau ketepatan dalam penerimaan kepada sasaran. Dengan artian subscriber haruslah mendapatkan sertifikat yang memiliki lisensi agar bisa digunakan sebagai salah satu bentuk bukti valid dalam sebuah pengadilan pada saat terjadi kasus hukum tertentu.

  4. Privasi, adalah perlindungan data yang sudah dikirimkan kepada pihak penerima. Di sini, CA haruslah menjamin validitas maupun keaslian dokumen sampai diterima oleh pihak penerima. CA pun memastikan kunci privat keamanan subscriber tingkat tinggi.

  • Pembuktian Tanda Tangan Elektronik di Pengadilan

Proses pembuktian tanda tangan elektronik sebagai bukti ketika di pengadilan dilakukan oleh hakim. Nantinya, untuk tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi dan lengkap dengan prinsip nirsangkal yang dimilikinya dapat dibuktikan.


Meski begitu, pihak yang terkait dalam persidangan pengadilan seperti hakim, penggugat, maupun tergugat haruslah memiliki keterangan dari lembaga yang menerbitkan tanda tangan elektronik tersebut bahwa keberadaannya sudah valid dari lembaga penerbit sertifikasi. Inilah yang bisa dijadikan tanda tangan elektronik tersertifikasi bersifat otentik.


Beda halnya dengan tanda tangan elektronik yang tidak memiliki sertifikasi resmi dari lembaga negara. Dalam kasus ini, maka diperlukan adanya pengujian forensik dokumen digital yang terdapat tanda tangan elektronik. Tahapan analisis forensik digital ini membutuhkan seorang ahli forensik digital untuk menentukan keabsahan tanda tangan elektronik bisa dihadirkan dalam pengadilan atau tidak. Jika telah memenuhi persyaratan, maka hal itu pun bisa dilakukan sebagai bukti otentik.


Kesimpulan


Dari berbagai ulasan di atas, kekuatan hukum tanda tangan elektronik tersertifikasi terletak pada prinsip nirsangkal sehingga memiliki keabsahan secara hukum. Dengan catatan, tanda tangan elektronik tersebut sudah memenuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Begitu juga untuk dokumen digital yang digunakan lintas negara, semua tanda tangan elektronik selain telah tersertifikasi haruslah memenuhi kaidah hukum yang berlaku di dunia internasional.


Untuk mendukung keabsahan tanda tangan elektronik pada dokumen digital perusahaan Anda, Anda perlu percayakan pada vendor penyedia layanan tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi. VIDA merupakan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) berinduk yang menerbitkan tanda tangan elektronik secara resmi dan terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik indonesia.


Dengan bekerja sama dengan VIDA, perusahaan Anda dapat menggunakan tanda tangan elektronik yang sah secara hukum dan bisa menjadi alat bukti dalam pengadilan. Anda bisa menghubungi kami untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang keabsahan tanda tangan elektronik VIDA.







Baca: Mengenal Prinsip Nirsangkal dalam Tanda Tangan Elektronik

58 tampilan0 komentar

Postingan Terakhir

Lihat Semua