Resiko Menggunakan Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi


Tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi mempunyai efek negatif yang cukup besar

Tanda tangan elektronik saat ini begitu populer untuk digunakan karena dipercaya bisa memberikan keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanda tangan biasa. Namun tanda tangan elektronik juga membutuhkan sertifikat, yang membuat tanda tangan elektronik benar-benar bisa dipercaya.


Tanda tangan elektronik sendiri memiliki dua jenis jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 60 ayat 2 yang menyatakan ada dua jenis tanda tangan elektronik yakni tersertifikasi dan tidak tersertifikasi.


Bila Anda menggunakan tanda tangan tersertifikasi tentu akan ada banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan. Tapi apa jadinya jika ternyata tanda tangan elektronik yang Anda gunakan belum memiliki sertifikasi? Berikut adalah ulasan tentang risiko yang bisa Anda alami jika tetap menggunakan tanda tangan elektronik tanpa sertifikasi.


Apa Itu Tanda Tangan Elektronik Tidak tersertifikasi?


Sebelum mengetahui apa saja risiko yang akan timbul bila tidak menggunakan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, Anda perlu mengetahui sekilas tentang perbedaan antara tanda tangan elektronik tersertifikasi maupun tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi.


Tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi adalah tanda tangan elektronik yang tidak melibatkan penyelenggara layanan dan juga tidak mendapatkan izin operasi dari otoritas yang berwenang. Otoritas yang dimaksud dalam hal ini adalah Kementerian Informasi Republik Indonesia yang menerbitkan sertifikat untuk setiap penyedia layanan jasa tanda tangan elektronik.


Sedangkan tanda tangan elektronik tersertifikasi diterbitkan oleh penyedia layanan tanda tangan elektronik yang telah terdaftar Kementerian Informasi Republik Indonesia. Penyedia layanan ini mendapatkan izin untuk mengoperasikan sebuah sistem enkripsi untuk pengamanan tanda tangan elektronik.


Peraturan Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik Kominfo


Dalam peraturan pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang menjadi rujukan Kementerian Informasi Republik Indonesia tentang layanan tanda tangan elektronik menyebutkan bahwa layanan tanda tangan elektronik atau penyedia layanan wajib terdaftar di pemerintah. Itu artinya segala bentuk tanda tangan elektronik yang diterbitkan oleh selain lembaga tersertifikasi adalah bisa diragukan walaupun tetap bisa digunakan.


Selain tanda tangan elektronik, dalam peraturan tentang sertifikasi itu juga diatur tentang layanan digital lainnya. Mulai dari segel elektronik, otentifikasi, preservasi, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat ketika melaksanakan transaksi elektronik serta mendorong kegiatan ekonomi yang berbasis digital di masa mendatang.

Apa Risikonya Bila Tidak Menggunakan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi?


Anda perlu pahami bahwa tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi sebenarnya sah-sah saja digunakan. Hanya saja ada beberapa risiko yang bisa terjadi pada kondisi tertentu, seperti saat penandatanganan dokumen yang sifatnya resmi dan rahasia. Berikut adalah risiko yang Anda harus hadapi


1. Risiko Keamanan


Risiko yang pertama adalah kurangnya rasa aman bila dibandingkan tanda tangan elektronik yang sudah tersertifikasi. Misalnya untuk tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi yang rawan dengan perubahan data maupun pemalsuan. Berbeda halnya dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi yang memiliki kode enkripsi yang hanya bisa dibaca dan diverifikasi oleh pihak yang berkepentingan.


2. Keabsahan Diragukan


Risiko berikutnya adalah tentang keabsahan tanda tangan elektronik. Meski sepintas terlihat legal, namun dokumen bisa dipertanyakan keabsahan dokumen yang ditandatangani menggunakan tanda elektronik tidak tersertifikasi. Hal ini tentu sangat berisiko jika dokumen berupa dokumen yang sifatnya rahasia dan berhubungan dengan instansi atau lembaga negara.


Selain itu, jika kita mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik, khususnya seperti yang tertuang dalam Pasal 60 dijelaskan bahwa tanda tangan elektronik yang memiliki pembuktian keabsahan paling tinggi adalah tanda tangan elektronik yang sudah tersertifikasi. Pun demikian dengan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pada Pasal 11.


3. Berpengaruh pada Kredibilitas Perusahaan dan Lembaga


Dampak penggunaan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi baik langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada kredibilitas perusahaan maupun lembaga. Sebab, konsumen maupun mitra Anda merasa bahwa perusahaan tidak serius dalam memberikan perlindungan data digital apalagi melindungi dokumen-dokumen penting.


Jika hal ini terus dilakukan konsumen dan mitra bisnis juga tidak merasa nyaman. Sebab, mereka beranggapan dengan minimnya pengamanan melalui tanda tangan yang tersertifikasi maka surat atau dokumen digital dapat dengan mudah dipalsukan. Sehingga, akan memicu kerugian baik yang sifatnya materiil maupun non-materiil.


Dari ulasan singkat di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi meski sepintas terlihat legal, namun ternyata memiliki banyak risiko yang merugikan perusahaan. Itu sebabnya Anda sebagai perusahaan harus benar-benar totalitas dalam menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, Anda bisa bekerja sama dengan penyedia jasa tanda tangan elektronik yang telah terdaftar dan memiliki sertifikat.





Baca juga: Tips Memilih Penyedia Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi yang Baik